Lebih Sakit Siapa?

Sebagai manusia biasa, melihat kondisi mantan presiden Soeharto saat ini membuat kita prihatin. Kesehatan Pak Harto sejak lengser memang cenderung memburuk. Terhitung dari 1998, telah sepuluh tahun beliau menjalani hari-hari tua dengan sederet penyakit yang menyerang. Bahkan sekitar lima hari terakhir status kritis masih enggan meninggalkan tubuh lemahnya.

Segala simpati dari berbagai kalangan mulai dari kerabat, pejabat tinggi, tokoh-tokoh nasional hingga sahabat dari Negara tetangga berdatangan memberikan doa dan ucapan semoga lekas sembuh. Semua mata seolah tertuju pada pemantauan kesehatan Pak Harto oleh tim dokter kepresidenan. Media massa pun tak pernah ketinggalan memberitakan perkembangan teraktual naik-turunnya kesehatan presiden kedua RI. Sampai-sampai seakan mengalahkan berita bencana yang mendominasi akhir tahun lalu.

Lantas bagaimana dengan peradilan tentang pidana korupsi yang dituduhkan pada Pak Harto? Masihkah akan terjadi buka tutup kasus seperti tahun-tahun sebelumnya? Menanggapi kelanjutan kasus hukum tersebut ada dua kubu dengan pemikiran tidak sama. Pendapat tentang perkara menahun penguasa Orde Baru, diteruskan atau dimaafkan. Sebagian orang berpendapat bahwa Pak Harto telah berjasa besar dalam membangun bangsa Indonesia. Namun di lain pendapat, terlalu banyak kesalahan yang sulit dimaafkan.

Lepas dari kedua pendapat dalam masyarakat, pemerintah seharusnya mengambil keputusan terbaik. Memaafkan Pak Harto dengan taruhan kekecewaan para mahasiswa, pejuang reformasi, korban-korban kekerasan selama pemerintahan otoriter Orde Baru. Atau pilihan kedua, meneruskan pengadilan kasus dugaan KKN yang sudah menjadi rahasia umum masyarakat. Sesuatu yang mungkin kurang manusiawi.

Kemungkinan mempidana Pak Harto sempat didukung kaum muda serta para korban peristiwa 1965. Doa atas kesembuhan dipanjatkan agar dapat segera diadili. Namun bila melihat keadaan kesehatannya saat ini, kemungkinan itu sulit diwujudkan. Bagai makan buah simalakama, begini salah begitupun salah.

Di balik kontroversi mengenai status hukum tersebut, memang dibutuhkan ketegasan pemerintah. Apa yang adil bagi masyarakat, dan adil bagi kepastian hukum pak Harto. Sakit yang diderita pak Harto mungkin tidak mudah disembuhkan. Selama bertahun-tahun tidak sedikit biaya yang dikeluarkan keluarga cendana demi kesembuhan beliau.

Namun betapa bila dibandingkan dengan ‘sakit’ yang dialami rakyat, tentu belum dapat dianggap sejajar. Bagaimana masyarakat keturunan Tionghoa dan anak keturunan pelaku peristiwa G30S/PKI yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, mereka yang merasa dibohongi atas kepemimpinan pak Harto, dan yang dibungkam kebebasan pendapatnya. Masih banyak catatan merah dalam lembar perjalanan pemerintahan mantan presiden Soeharto.

Memang telah banyak jasa pak Harto yang turut kita nikmati hingga hari ini. Tapi hendaknya, proses hukum tetap harus berjalan. Pasti tak seorangpun di negeri ini yang menginginkan pemerintahan otoriter bagian kedua. Sebab kalau tidak ada kepastian yang jelas terhadap kasus mantan presiden Soeharto, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan pemerintahan kembali. Paling tidak perkara perdata serta yang paling penting untuk rakyat, pengembalian uang negara yang telah menguap entah ke mana. Semoga kelak apapun keputusan para petinggi negara ini merupakam keputusan yang terbaik. Kita doakan saja!

*****

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s